MENGAPA SAYA LAYAK MENJADI PENGAWAS PAI BERPRESTASI

MENGAPA SAYA LAYAK MENJADI PENGAWAS PAI BERPRESTASI

Oleh: Drs. Hindama Ruhyanani, M.Pd.I

 

Pengawas merupakan salah satu elemen pendidikan yang memegang peranan urgen dalam dunia pendidikan. Pengawas sebenarnya adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah atau madrasah. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah atau madrasah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan profesional guru. Pengawas yang baik hendaknya selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, supaya pendidikan formal bisa berjalan dengan baik dan sukses.

Keberadaan kepengawasan untuk mengawal desentralisasi sangat dibutuhkan adanya perubahan pelaksanaan kepengawasan baik dalam dimensi konsep, paradigma serta aplikasi di sekolah. Selama ini kehadiran pengawas di sekolah atau madrasaj lebih bertindak pengusung ide dari pusat bukan mendorong pengembangan potensi guru menuju profesional dengan kata lain pengembangan leadership instructional kurang terkembangkan di lingkungan sekolah atau madrasah. Barangkali persoalan pokoknya adalah belum fokusnya pembinaan kepada guru yang menekankan help paradigm tetapi control paradigm, di samping itu masih kuat budaya show me pada guru sehingga tidak ada kreativitas dan kontekstual. Budaya masih merasa bahwa guru sekedar pelaksana di sekolah atau madrasah dan seolah tidak berhak berapresiasi masih banyak dimiliki oleh guru di Indonesia. Rendahnya kepercayaan (trust low) dari pemerintah juga telah mengondisikan mental guru untuk tidak melakukan inovasi di level sekolah. Guru dipandang tidak mampu melakukan pekerjaannya sendiri, sehingga guru dianggap sebagai birokrasi di tingkat bawah yang bertugas utama sebagai pelaksana kebijakan pusat di sekolah, oleh karena sangat wajar bila di sekolah tidak pernah dilengkapi dengan penelitian dan pengembangan (LITBANG).

Namun, untuk melakukan perbaikan atau proses kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, tidak cukup hanya dengan membantu guru atau mengarahkan guru secara lisan. Maka dari itu, supervisi pendidikan dalam hal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk membantu guru, membimbing guru, dan menilai guru atau melakukan proses penilaian kinerja guru dan supervisi manajerial, yang tujuannya adalah untuk membantu guru dalam menyelesaikan masalah administrasi dalam kegiatan pembelajaran, baik rencana pembelajaran, silabus, program tahunan maupun program semester.

Selama ini saya sebagai pengawas, saya berusaha untuk menjalankan tugas kepengawasan dengan sebaik-baiknya. TUPOKSI yang diberikan kepada saya, saya usahakan untuk diselesaikan dan dilaksanakan. Memang TUPOKSI pengawas tersebut berat, namun apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan tanggung jawab juga mengharap keridhaan Allah, maka tugas yang berat tersebut akan menjadi ringan. Apalagi kondisi riil kementerian agama sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan faktor internal dari kementerian itu sendiri, yaitu banyak pegawai yang pensiun namun pengangkatan pegawai sangat minim. Di samping itu, rata-rata SDM pegawai di kementerian agama termasuk dalam kategori tidak cukup tinggi.

Kebijakan pembatasan kerja pengawas pada ruang lingkup TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) menyebabkan seolah pengawas tugasnya mengabdi pada terlaksananya tugas pokok pengawas tersebut bukan menyelesaikan problema yang menghambat kemajuan sekolah atau madrasah. Dalam konstelasi yang demikian dipahami bahwa sekolah atau madrasah seolah mempunyai problema yang sama yang kemudian diselesaikan dengan penerapan tupoksi secara maksimal, padahal problema sekolah heterogen dan unik. Oleh karena keragaman problem sekolah atau madrasah yang demikian maka desentralisasi dan diferensiasi  lebih ditonjolkan sebaai tugas pengawas bukan mementingkan keterlaksanaan tupoksi yang sentralistik. Penekanan pada perubahan paradigma kepengawasan yang mengarah pada help memberikan pemahaman bahwa platform pelaksanaan kepengawasan tidak bisa dilakukan secara general yaitu one size fit for all, yaitu layanan sama terhadap sekolah dan warga sekolah yang berbeda. Ketumpulan tugas pengawas seringkali terhambat karena ketidaksesuaian kemampuan pengawas dengan domain tugas sekolah. Selama ini asumsi pelaksanaan kepengawasan di berbagai kabupaten adalah bahwa sekolah dan siswa serta guru dianggap berkemampuan merata, padahal sekolah dan guru secara alami bersifat heterogen dengan berbeda-bedanya situasi dan kondisi serta kompetensi civitas akademika di masing-masing sekolah. Mestinya penyelenggaraan kepengawasan di sekolah dijalankan dengan mengacu self organization by individuals working with the support and advisory systems provided by professionals. Jika demikian halnya, maka sudah pada saatnya kedudukan pengawas harus menjadi designer sekaligus paymasters dari layanan kepengawasan (deep personalization) bukan mengikuti irama kepengawasan secara umum

Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001)  dan Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapkan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini.

Secara tegas dikatakan dalam Keputusan Menpan No. 118/1996 sebagai berikut,”Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.”

Dengan keluarnya Keputuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pengawas sekolah dan penilik sekolah (kemudian bernama pengawas sekolah) murni menjadi pejabat fungsional. Jabatan struktural yang melekat padanya dilepaskan oleh keputusan itu itu. Sejak itulah pengawas sekolah bertugas sebagai penilai dan pembina bidang teknik edukatif dan teknik adminsitratif di sekolah yang dibinanya.

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah.Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan pengawas sekolah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah terbebas dari berbagai masalah. Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penanganan pendidikan. Institusi ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir,dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (kasarnya: pejabat rongsokan). Selain itu, pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan dikabupaten dan kota. Hal yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota). Sekurang-kurangnya fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.

Penodaan terhadap institusi pengawas sekolah dan belum difungsikannya para pengawas sekolah secara optimal bak lingkaran yang tidak berujung berpangkal. Lingkaran itu susah dicari awalnya dan sulit ditemukan akhirnya. Tidak ada ujung dan tidak ada pangkal. Akan tetapi, jika dimasuki lebih dalam, inti permasalahannya dapat ditemukan. Institusi pengawas sekolah adalah institusi yang sah. Keabsahannya itu diatur oleh ketentuan yang berlaku. Seyogyanya, aturan-aturan itu tidak boleh dilanggar oleh manajemen atau birokrasi yang mengurus pengawas sekolah. Aturan itu ternyata sangat lengkap. Mulai dari aturan merekrut calon pengawas, sampai kepada memberdayakan dan memfugsikan pengawas sekolah untuk operasional pendidikan, ternyata sudah ada aturannya. Pelecehan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada itulah yang merupakan titik pangkal permasalahan pengawas sekolah sebagai institusi di dalam sistem pendidikan.

Pengawas sekolah khusus  untuk TK-SD berada di cabang dinas Kecamatan selama ini disebut penilik sekolah, tetapi bagi kabupaten atau kota yang tidak memiliki cabang dinas pendidikan, maka keberadaan pengawas TK-SD langsung pada kantor dinas Pendidikan setempat. Sedangkan pengawas sekolah untuk SMP, SMA dan SMK berada pada kantor dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.

Salah satu kelemahan yang ada dalam lingkup pendidikan Islam adalah belum adanya pengawas RABATA (pendidikan sekelas TK dan sejenisnya), dan juga belum punya pengawas mata pelajaran umum yang berada di Madrasah. Pengawas yang mengawasi RABATA itu berasal dari dinas pendidikan, yaitu pengawas TK dan SD. Sedangkan pengawas yang mengawasi mata pelajaran umum di Madrasah dan sebagainya itu juga berasal dari dinas pendidikan, tidak ada yang berasal dari Kemenag.

Inti tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah menilai dan membina. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Menurut  Kep Menpan No. 118/1996, bab I, pasal 1, ayat (8) menyatakan, ”Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.”

Begitu pula halnya dengan teknik administrasi. Kepemenpan Nomor 118/1996, Bab I, pasal 1, ayat (9)  Pembinaan adalah memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan sekolah, (10)  Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan  tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.(11)  Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agara guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya, (12)  Memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik.(13)  Memberikan saran adalah upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Sementara itu, mengenai tugas pokok pengawas, Peraturan  Menpan Nomor 21/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, menetapkan tugas pokok pengawas adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi (1)  penyusunan program pengawasan, (2) pelaksanaan pembinaan, (3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, (4) penilaian, (5) pembimbingan dan pelatihan professional Guru, (6) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan (7) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam per minggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Untuk melaksanakan beban kerja ini kalau pengawasnya berada di kota kecil apalagi di pedesaan, maka pengawas harus pandai-pandai melakukan inovasi dalam memenuhi beban kerjanya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sekolah yang melaksanakan kegiatan efektifnya sampai jam 14.00 atau 15.00. Padahal, pengawas dengan beban kerja 37, 5 jam per minggu, jika pengawas tersebut masuk 5 hari, maka pengawas harus melaksanakan kerja sampai jam 14.30, jika pengawas masuk 6 hari, maka harus melaksanakan kerja sampai jam 13.30. Inovasi yang dilakukan pengawas dalam pemenuhan beban kerjanya dapat berupa pengadaan workshop bagi guru, in service training, lokakarya, seminar pembelajaran atau pendidikan. Maka pengawas harus mempunyai wawasan ke depan dan dua langkah lebih maju dari yang diawasi.

Saya sebagai pengawas selalu berusaha mengupdate berbagai informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan pada umumnya, aspek paedagogik, aspek pembelajaran, dan aspek manajerial sekolah. Hal tersebut saya lakukan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, mulai dari lokakarya nasional, sarasehan nasional, seminar nasional sampai seminar internasional. Bahkan untuk memperkaya diskursus keilmuan dan informasi, saya melanjutkan ke jenjang pendidikan tertinggi dalam dunia akademik, yaitu program doktor.

Berbekal dengan ilmu pengetahuan yang saya update selalu, saya berusaha membina sekolah atau madrasah dengan sebaik-baiknya, mulai dari menyuntikkan motivasi kepada para guru dan kepala sekolah, sampai melakukan evaluasi terhadap program-program sekolah atau madrasah yang diagendakan dalam pelaporan kepengawasan yang diterbitkan setiap tahunnya.  Dan ternyata pembinaan yang saya lakukan tersebut membuahkan hasil yang cukup satisfaction, yakni hasil prestasi seni dan olahraga tingkat kabupaten dan provinsi telah berhasil diraih putra-putri di lembaga pendidikan. Di samping itu, prestasi anak yang berupa Nilai UN juga meningkat drastis bahkan mendapatkan peringkat 1 tingkat kecamatan dan peringkat 2 tingkat kabupaten.

Berbicara mengenai peningkatan mutu pendidikan di sekolah maupun madrasah tidak terlepas dari peningkatan kesejahteraan guru terutama guru di lembaga pendidikan swasta. Guru di lembaga pendidikan swasta biasanya mempunyai kesejahteraan yang kurang layak, karena lembaga pendidikan swasta merupakan lembaga pendidikan non profit oriented. Maka, solusinya adalah tunjangan fungsional guru swasta harus segera direalisasikan dan juga distandarkan dengan UMR. Dan kalau di rata-rata di tingkat ASEAN, ternyata Indonesia masih berada di peringkat bawah, atau nomor 3 dari bawah. Kalau di Malaysia, Kedutaan Besar Malaysia Dato’ Paduka Junaidy Abu Bakar mengatakan gaji guru mula di Malaysia berjumlah 1.405 RM ditambah tunjangan rutin 340 RM. Totalnya sekitar Rp 4.941.222,33.

Total gaji ini diberikan kepada guru muda lulisan Diploma 3 yang baru mengajar. Guru muda ini berada di grade DGA 29. Di tahap akhir grade ini, gajinya bisa mencapai Rp 10.682.685,36. Jika guru juga naik golongan atau grade, gajinya pun akan naik hampir Rp 2 juta. Dalam kelompok guru lulusan D-3, ada tiga tingkatan, yaitu grade DGA 29, grade DGA 32 dan grade DGA 34. Ketika guru naik pangkat di akhir grade 34, gajiinya bisa mencapai hampir Rp 12 juta. Itu baru guru lulusan D-III. Beda lagi dengan para guru dan dosen lulusan S-1 dan S-2. Dalam lima grade, rentang gajinya dari 1.695 RM plus 550 RM atau sekitar Rp 6.343.799,17 hingga 8.860 RM plus 2.200 RM dengan total hampir Rp 39 juta. Selain gaji pokok ini, mereka juga berhak memperoleh tunjangan-tunjangan lain, seperti tunjangan perumahan sebesar 180 RM, laptop gratis, dan pinjaman mobil. Para guru dan dosen juga memperoleh insentif khusus jika mengajar mata pelajaran seperti Bahasa Inggris atau mengajar pelajar cacat. Bagi mereka yang tinggal di kawasan pinggiran dan mengalami kesulitan transportasi juga memperoleh tunjangan antara 500 RM sampai 1.500 RM serta dana cuti belajar. Tentu saja, para guru boleh tenang. Pasalnya, indeks taraf hidup pun hanya berkisar 750 RM-1.500 RM. Maksimal hanya terjadi di kawasan Bandar. Kesejahteraan ini pun berlaku pula bagi para guru swasta. Hanya bedanya, lanjut Junaidy, di Malaysia jarang terdapat sekolah swasta. Itulah, yang membedakan antara Indonesia dengan Malaysia.

Saya sebagai pengawas, sangat mendukung sekali peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan pendidik dan pengawas, melalui sertifikasi. Namun, saya sangat tidak menyukai guru atau pengawas yang hanya mengharapkan kenaikan gaji atau tunjangan profesinya cair akan tetapi pemenuhan kompetensi yang disyaratkan dalam syarat guru atau pengawas professional hanya menjadi semboyan belaka.

Hal-hal yang  saya kemukakan di atas merupakan visi saya menjadi seorang pengawas, meskipun saya berada di daerah pegunungan. Di samping itu, kelayakan saya untuk mengikuti seleksi pengawas berprestasi dibuktikan dengan nilai hasil UK saya yang cukup memuaskan, yaitu saya mendapat peringkat terbaik UK se kabupaten Trenggalek dan masuk 10 besar hasil UK di provinsi Jawa Timur.

Sekian uraian visi dan misi saya menjadi seorang pengawas yang diidolakan oleh guru yang ingin memperbaiki dirinya melalui peningkatan kinerjanya. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan visi dan misi saya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

Hindama Ruhyanani

SEKIAN

TERIMA KASIH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s